Harga Rusun Subsidi Dinilai Terlalu Mahal untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Pengamat properti menilai harga rusun subsidi yang mencapai Rp 500 juta terlalu tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Poin Utama
- ▸Harga rusun subsidi mencapai Rp 500 juta per unit
- ▸Keputusan Menteri PKP Nomor 23/KPTS/M/2026 mengatur batas harga jual rusun subsidi
- ▸Harga maksimal per meter di Papua Pegunungan mencapai Rp 28 juta
- ▸Harga tertinggi di Jakarta Pusat Rp 14,5 juta per meter atau Rp 652,5 juta untuk unit tipe 45
BERITAEKONOMI — (2026/04/26) Pengamat properti sekaligus CEO Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda, mengkritik harga terbaru rumah susun (rusun) subsidi yang dinilai terlalu tinggi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurut Ali, harga yang mencapai Rp 500 juta per unit terlalu mahal dan tidak tepat sasaran.
Ali Tranghanda menyarankan agar pemerintah membuat tier (tingkatan) harga sesuai kebutuhan pasar dan data permintaan. "Sebaiknya pemerintah membuat tier (tingkatan) sesuai kebutuhan pasar dan data permintaan. Rusunami bisa untuk single atau keluarga. Untuk harga masih di Rp 500 jutaan menurut saya terlalu tinggi," kata Ali saat dihubungi detikcom pada Sabtu (25/4/2026).
Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nomor 23/KPTS/M/2026 mengatur batas harga jual rusun subsidi. Untuk wilayah Papua Pegunungan, harga maksimal per meter mencapai Rp 28 juta, sementara untuk unit tipe 45 bisa mencapai Rp 1 miliar. Di wilayah Jabodetabek, harga tertinggi ada di Jakarta Pusat dengan Rp 14,5 juta per meter atau Rp 652,5 juta untuk unit tipe 45.
Ali Tranghanda menekankan bahwa harga rusun subsidi yang lebih dari Rp 500 juta per unit terlalu mahal untuk MBR. Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan harga tersebut agar lebih terjangkau bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Kritik ini muncul di tengah upaya pemerintah untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dengan harga yang dinilai terlalu tinggi, kebijakan ini justru dianggap tidak tepat sasaran oleh para pengamat.
